intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone

intelijen indonesia Can Be Fun For Anyone

Blog Article

Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Propelled by acquisitive motives for war provides, the Japanese entered Indonesia somewhat conveniently due to their ability to slot in with the political pattern of time. Introducing them selves as “the leader, protector, gentle of Asia” and “more mature brother,” the Japanese’s legitimate legacy was the creation of chances for indigenous Indonesians to participate in politics, administration, plus the navy.

GlobaLex is supplied being an info service only and is not meant to provide, and should not be relied on as being a source of, legal suggestions. Customers need to check with certified professionals pertaining to the application of your law to unique circumstances.

Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen present day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.

Appropriate radical groups, specifically These in political companies that market the discourse of Islamic law; and

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

On seventeen November 1952, General Nasution was suspended as army chief of personnel next army indiscipline about command and help that threatens The federal government. Within the 1950s, the navy articulated the doctrines of dwifungsi and hankamrata, the military services roles while in the state's socio-political development in addition to protection; in addition to a requirement that the sources of the folks be at the decision of the armed forces and law enforcement if the State warrants it.

After declaring independence in 1945, the Government of Indonesia set up its first intelligence company, termed Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to guide the company, as did about 40 previous Specific armed service investigators.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang Di Sini diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.